Sabtu, 01 Nopember 2014
Karantina Pertanian Lampung kembali gagalkan 5,7 ton daging babi hutan ilegal asal Sumatra Selatan yang akan diselundupkan ke Pulau Jawa (1/7)  --+|+--  Kepada Pengguna Jasa/pihak terkait pelayanan Karantina diberitahukan agar tidak menanggapi permintaan/imbalan/gratifikasi dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan pimpinan atau pejabat lingkup Badan Karantina Pertanian  --+|+--  
   
 
 
 
Video Karantina
Lihat Lainnya..
 
 
Siaran Pers
Uji Coba Sistem Indonesia National Single Window (INSW) Di Bandara Kuala Namu
Selengkapnya
 
 
F.A.Q
Q : Apa yang dimaksud dengan Karantina Pertanian?
Q : Apa saja produk pertanian yang harus dilaporkan dan / atau diperiksa ke petugas Karantina Pertanian?
Q : Dalam kondisi seperti apa produk pertanian (komoditas wajib periksa karantina pertanian) tersebut harus dilaporkan ke karantina?
Q : Mengapa harus dikarantinakan, apa tujuannya?
 
Selengkapnya >>
 
 
 
 
 
Customer Service
Yahoo Messanger  Yahoo Messanger
Hewan - Tumbuhan
Layanan pada hari dan jam kerja
 
 
 
Social Media
Facebook  Twitter  Youtube
 
 
Visitor
 
Hari Ini Hari Ini : 677
Kemarin Kemarin : 1007
Minggu Ini Minggu Ini : 7629
Bulan Ini Bulan Ini : 27410
Bulan Kemarin Bulan Lalu : 342788
 
Server Status
OS : Linux c
PHP : 5.3.1-
MySQL : 5.1.0
 
 

DAFTAR NOTIFIKASI SPS INDONESIA TERBARU

No.

No. Notifkasi 

Judul

1.

G/SPS/N/IDN/1

28 August 1996

 

Keputusan Menteri Pertanian Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

2.

G/SPS/N/IDN/2

2 December 1996

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Buah-buahan dan Sayuran Segar

3.

G/SPS/N/IDN/3
15 July 1998
Penunjukan Laboratorium   Penguji dan Pemeriksaan Residu Pestisida Hasil Pertanian

4.

G/SPS/N/IDN/4

15 July 1998

Keputusan Menteri Pertanian tentang Penerapan Standar Nasional Indonesia Komoditas Hasil Pertanian

5.

G/SPS/N/IDN/5

20 January 1999

Keputusan Menteri Pertanian Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengujian Kualitas Susu

6.

G/SPS/N/IDN/6

12 May 1999

Pedoman Penerapan Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

7.

G/SPS/N/IDN/7

30 May 2000

Rancangan Peraturan Pemerintah RI tentang Karantina Hewan

8.

G/SPS/N/IDN/8

25 July 2000

Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan tentang Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan Asal Hewan

9.

G/SPS/N/IDN/9

26 July 2000

Peraturan Pemerintah RI tentang Label dan Iklan Pangan

10.

G/SPS/N/IDN/10

13 September 2000

Rancangan Standar Nasional Indonesia tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba Dan Batas Maksimum Residu Dalam Bahan Makanan Asal Hewan

11.

G/SPS/N/IDN/11

21 September 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

12.

G/SPS/N/IDN/12

22 September 2000

Peraturan Pemerintah RI tentang Karantina Ikan

13.

G/SPS/N/IDN/13

17 November 2000

Peraturan Pemerintah RI tentang Karantina Tumbuhan.

14.

G/SPS/N/IDN/14

12 February 2001

Penghentian Sementara Pemasukan ternak dari Negara-Negara Uni Eropa sehubungan dengan wabah Sapi Gila.

15.

G/SPS/N/IDN/15

11 April 2001

Pelarangan importasi hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal jenis ruminansia dari Uni Eropa dan Argentina sehubungan dengan wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)

16.

G/SPS/N/IDN/16

26 October 2001

Pencabutan Pelarangan Importasi Buah Segar dari Selandia Baru

17.

G/SPS/N/IDN/17

13 June 2002

Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian No.806/Kpts/TN.260/12/96 tentang Klasifikasi Obat-obat Hewan

18.

G/SPS/N/IDN/18

13 June 2002

Tindakan Pencegahan atas masuknya Penyakit Mulut dan Kuku

19.

G/SPS/N/IDN/19

6 June 2003

Persyaratan Kesehatan atas Importasi Kulit sebagai Bahan Baku Mentah untuk Industri

20.

G/SPS/N/IDN/20

9 March 2004

Prosedur tetap Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Benih Tumbuhan ke dalam Wilayah Republik Indonesia

21.

G/SPS/N/IDN/21

8 June 2004

Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenis Penyakit Karantina Tumbuhan Grup I, II dan media Pembawanya

22.

G/SPS/N/IDN/22

12 August 2004

Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

23.

G/SPS/N/IDN/23

24 January 2005

Rancangant Keputusan Menteri Pertanian tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah

24.

G/SPS/N/IDN/24

18 May 2005

Keputusan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina untuk Pemasukan Buah dan Sayuran ke Indonesia

25.

G/SPS/N/IDN/25

7 September 2005

Rancangant Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

26.

G/SPS/N/IDN/26

1 November 2005

Pelarangan Sementara Pemasukan Hewan, Bahan dan Hasil Hewan Serta Bahan Ikutannya, Bahan Baku Pakan dan Pakan Hewan, Serta Peralatan dan Mesin serta Obat-obatan dari Brazil ke Indonesia

27.

G/SPS/N/IDN/27

29 May 2006

Rancangant Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap kemasan kayu yang dimasukkan ke dalam wilayah negara RI

28.

G/SPS/N/IDN/28

20 June 2006

 

Perubahan Keputusan Menteri Kalautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2003 Tentang Tindakan karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penayakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara RI

29.

G/SPS/N/IDN/29

17 August 2006

Rancangant Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan sediaan Biologik

30.

 

G/SPS/N/IDN/30

28 August 2006

Rancangant Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri

31.

G/SPS/N/IDN/31

5 October 2006

Rancangant Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan

32.

G/SPS/N/IDN/32

17 April 2007

Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

33.

G/SPS/N/IDN/33

21 Agustus 2007

Rancangant Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan tentang Persayartan Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan Hidup ke dalam wilayah negara Republik Indonesia

34.

G/SPS/N/IDN/34

27 Agustus 2007

 

 

SK Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 92/Kpts/PD.630/F/08/2007 tentang Penghentian sementara Pemasukan Hewan, Bahan dan Hasil Hewan serta Bahan ikutannya, Bahan Baku Pakan dan Pakan Hewan, Peralatan dan Mesin serta Obat-obatan dari Inggris ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia

35.

G/SPS/N/IDN/35

5 September 2007

SK Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 97/Kpts/PD.630/F/08/2007 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 92/Kpts/PD.630/F/08/2007 tentang Penghentian sementara Pemasukan Hewan, Bahan dan Hasil Hewan serta Bahan ikutannya, Bahan Baku Pakan dan Pakan Hewan, Peralatan dan Mesin serta Obat-obatan dari Inggris ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia

36.

G/SPS/N/IDN/36

11 September 2007

Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan secara Wajib SNI Nomor 01-3160-1992 Bawang Putih

37.

G/SPS/N/IDN/37

26 Oktober 2007

Rancangant Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia

38.

G/SPS/N/IDN/32/Rev.1

29 July 2008

Rancangant Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Impor dan Ekspor Pangan Segar Asal Tumbuhan

39.

G/SPS/N/IDN/38

8 Agustus 2008

Rancangant Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup

40.

G/SPS/N/IDN/39

8 December 2008

Rancangant Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup

41.

G/SPS/N/IDN/40

9 January 2009

Rancangant Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri

42.

G/SPS/N/IDN/27/Add.1

20 April 2009

 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap kemasan kayu yang dimasukkan ke dalam wilayah negara RI

43.

G/SPS/N/IDN/41

26 Oktober 2009

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Biji Kakao Secara Wajib

44.

G/SPS/N/IDN/42

18 Desember 2009

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/2006 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

45.

G/SPS/N/IDN/41/Add.1

14 Januari 2010

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Biji Kakao Secara Wajib

46.

G/SPS/N/IDN/43

18 November 2010

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas dan/atau Daging dari Luar Negeri

47.

G/SPS/N/IDN/44

1 Maret 2011

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK. 00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan

48.

G/SPS/N/IDN/45

30 April 2012

Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Bahan Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan

49.

G/SPS/N/IDN/46

7 Mei 2012

Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 89/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-Buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

50.

G/SPS/N/IDN/47

7 Mei 2012

Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 90/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/OT.140/2/2008  tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

51.

G/SPS/N/IDN/48

7 Mei 2012

Peraturan Menteri Pertanian No. 89/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-Buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

52.

G/SPS/N/IDN/49

7 Mei 2012

Peraturan Menteri Pertanian No. 90/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/OT.140/2/2008  tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

53.

G/SPS/N/IDN/50

8 Mei 2012

Penghentian sementara pemasukan produk hewan dari Amerika Serikat karena wabah BSE.

54.

G/SPS/N/IDN/50/Add.1

19 Juli 2012

Pencabutan Penghentian Sementara Pemasukan Meat Bone Meal (MBM) dari USA

55.

G/SPS/N/IDN/51

29 Juni 2012

Rancangant Peraturan Menteri PertanianTentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Ruminansia Ke dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

56.

G/SPS/N/IDN/52

29 Juni 2012

Pedoman Analisis Resiko (Import Risk Analysis) Terhadap Pemasukan Komoditas Pertanian ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

57.

G/SPS/N/IDN/53

13 Juli 2012

Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

58.

G/SPS/N/IDN/54

13 Juli 2012

Peraturan Menteri Pertanian No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

59.

G/SPS/N/IDN/55

23 Oktober 2012

Peraturan Menteri Pertanian No. 60/PERMENTAn/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

60.

G/SPS/N/IDN/56

6 November 2012

Rancangant Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies.

61.

G/SPS/N/IDN/57

19 November 2012

Rancangant Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan

62.

G/SPS/N/IDN/58

22 November 2012

Peraturan Menteri Pertanian No. 60/M-Dag/Per/9/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Perdagangan No. 30/M-Dag/Per/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

63.

G/SPS/N/IDN/59

13 Februari 2013

Peraturan Menteri Pertanian No. 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

64.

G/SPS/N/IDN/60

13 Februari 2013

Peraturan Menteri Pertanian No. 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukand an Pengeluaran Ternak ke Dalam dan ke Luar Negara Republik Indonesia.

65.

G/SPS/N/IDN/61

21 Februari 2013

 

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib.

66.

G/SPS/N/IDN/62

19 April 2013

Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pelarangan Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas dari Repulik Rakyat China ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

67.

G/SPS/N/IDN/63

2 Agustus 2013

Peraturan Menteri Pertanian No. 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

68.

G/SPS/N/IDN/64

4 September 2013

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao.

69.

G/SPS/N/IDN/65

10 September 2013

 

Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik

70.

G/SPS/N/IDN/66

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 4  Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi

71.

G/SPS/N/IDN/67

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 5  Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Humektan

72.

G/SPS/N/IDN/68

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 6  Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa

73.

G/SPS/N/IDN/69

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 7  Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perlakuan Tepung

74.

G/SPS/N/IDN/70

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 8  Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengatur Keasaman

75.

G/SPS/N/IDN/71

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 9  Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengeras

76.

G/SPS/N/IDN/72

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 10  Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Kempal

77.

G/SPS/N/IDN/73

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 11 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengembang

78.

G/SPS/N/IDN/74

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pelapis

79.

G/SPS/N/IDN/75

27 Januari 2014

 

Peraturan Kepala Badan POM No. 13 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Buih

80.

G/SPS/N/IDN/76

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Propelan

81.

G/SPS/N/IDN/77

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 15 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengental

82.

G/SPS/N/IDN/78

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 16 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Garam Pengemulsi

83.

G/SPS/N/IDN/79

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 17 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gas untuk Kemasan

84.

G/SPS/N/IDN/80

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 18 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Sekuestran

85.

G/SPS/N/IDN/81

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 19 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel

86.

G/SPS/N/IDN/82

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 20 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi

87.

G/SPS/N/IDN/83

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peretensi Warna

88.

G/SPS/N/IDN/84

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 22 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembuih

89.

G/SPS/N/IDN/85

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 23 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa

90.

G/SPS/N/IDN/86

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil

91.

G/SPS/N/IDN/87

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 25 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengingkat Volume

92.

G/SPS/N/IDN/88

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna

93.

G/SPS/N/IDN/89

27 Januari 2014

Peraturan Kepala Badan POM No. 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan

94.

G/SPS/N/IDN/90

3 Februari 2014

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Biologik Reproduksi

95.

G/SPS/N/IDN/91

10 Februari 2014

 

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) Konsumsi dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain, Atau Keluar dari Dalam Wiayah Negara Republik Indonesia

96.

G/SPS/N/IDN/92

7 April 2014

Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas

Agenda Kegiatan
Pameran Hari Pangan Sedunia
Pameran Hari Pangan Sedunia dilaksanakan pada tanggal 6 - 11 Novemnber 2014 di Makassar. B
Monitoring dan Evaluasi SPP Badan Karantina Pertanian
Pembahasan rencana kerja dan penyusunan metode evaluasi kualitas pelayanan publik lingkup
Identifikasi Calon Penerima Adhikarya dari Badan Karantina Pertanian
Identitikasi calon penerima Adhikarya dari Badan Karantina Pertanian sesuai dengan Pedoman
Selengkapnya
 
Pemantauan
 
Grafik
 
Grafik
 
Grafik
 
Sugesstions
 
Forum Diskusi
 
 
 
Persuratan
 
Android Application
 
 
 
Media Quaranta