Aktifitas Enquiry Point

BARANTAN SEBAGAI LEAD NEGOTIATOR SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS)

Pemerintah Kabinet Kerja Tahun 2014-2019 telah menetapkan agar Indonesia terlibat dalam berbagai blok perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dan menyeluruh (CEPA) baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional. Hal ini dilakukan untuk meningkatan volume perdagangan antara negara-negara terkait dan daya saing produk perdagangan sehingga Indonesia tidak tertinggal dari sesama negara anggota ASEAN yang telah lebih dulu melakukan berbagai kerjasama melalui kerjasama FTA dan CEPA  dengan berbagai blok perdagangan bebas lainya. Pemerintah telah berkomitmen agar berbagai kerangka perundingan blok kerjasama FTA dan CEPA baik bilateral  maupun regional diharapkan dapat diselesaikan dalam kurung waktu 2015 s/d 2017. Berbagai perundingan Sanitary and Phytosanitary (SPS) dalam kerangka perdagangan bebas FTA dan CEPA yang sedang berlangsung antara lain Indonesia-Australia CEPA (IA CEPA), Indonesia-Uni Eropa CEPA IEU CEPA), Indonesia-Chile CEPA (IC CEPA), Indonesia-Eropa FTA (IEFTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

 

SIDANG REGULER SPS KE-67

Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian diwakili oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, dan Kepala Bidang Kerjasama Perkarantinaan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan kembali berpartisipasi sebagai Delegasi Indonesia (Delri) pada Sidang Reguler Komite SPS-WTO ke-67 yang diselenggarakan pada tanggal 26-28 Oktober 2016 di Jenewa. Selain dari Badan Karantina Pertanian, Delri juga berasal dari Kementerian Luar Negeri dan PTRI Jenewa.

Pada Sidang Komisi tersebut, Indonesia menyampaikan Specific Trade Concern (STC) terkait hambatan ekspor manggis Indonesia kepada Cina yang terhenti sejak tahun 2013 terkait dengan isu cemaran logam berat. Indonesia telah melakukan mitigasi risiko dan corrective action dalam menyelesaikan isu cemaran logam berat tersebut namun upaya penyelesaian secara bilateral yang dilakukan selama ini tidak mendapatkan hasil positif. Untuk itu penyampaian STC di forum SPS-WTO ini agar concern Indonesia mendapat perhatian dari WTO, mengingat dari sisi aturan WTO dilarang adanya hambatan perdagangan selain isu SPS dan TBT.

 

SIDANG REGULER SPS KE-65

Bertempat di Gedung World Trade Organization (WTO) di Jenewa, perwakilan dari Badan Karantina Pertanian kembali hadir sebagai Delegasi Indonesia pada Sidang Reguler Komite Sanitary and Phytsonaitary Measures (SPS) ke-65 tanggal 15-17 Maret 2016 bersama  Delegasi Indonesia dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, dan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa. Rangkaian Sidang Reguler Komite SPS ke-65 dipimpin oleh Mr. Felipe Heez dari Brazil dan dihadiri oleh Negara Anggota WTO, observers dan beberapa Organisasi Internasional lainnya seperti Codex, IPPC dan OIE. Melalui Sidang Reguler SPS-WTO yang secara rutin diselenggarakan setiap 3 (tiga) kali setahun ini dilakukan review terhadap implementasi Perjanjian SPS yang telah dilakukan oleh negara anggota.

Pada Sidang Komte SPS-WTO ke-65 ini, Indonesia kembali menyampaikan perkembangan mengenai Peraturan Menteri Pertanian No. 04/2015 terkait Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Indonesia memberikan update informasi terkait status rekognisi keamanan pangan serta status registrasi laboratorium keamanan pangan negara mitra yang telah efektif mulai tanggal 17 Februari 2016. Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk tetap memfasilitasi negara mitra dalam memenuhi persyaratan yang termuat dalam Permentan 04/2015. Indonesia juga menyampaikan informasi tentang perkembangan hasil kunjungan tim verifikasi lapangan Indonesia mengenai status dari lalat buah Mediterania (Medfly) pada bulan Oktober 2016. Indonesia memahami upaya yang dilakukan oleh Chili dalam mengeradikasi Medfly, namun karena status Indonesia masih bebas dari Medfly maka perlu hati-hati dalam menetapkan rekognisi pest free area untuk Chile.