Badan Karantina Pertanian
 

Kinerja Kepatuhan

Penegakan Hukum Karantina Pertanian

Badan Karantina Pertanian (Barantan) sangat mendukung penegakan hukum (gakkum) terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dibidang karantina hewan dan tumbuhan. Tahun ini gakkum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Barantan dengan Menteri Pertanian sehingga untuk mewujudkan hal tersebut Barantan perlu melakukan langkah yang dianggap perlu untuk mengawal proses gakkum dibidang karantina hewan dan tumbuhan. Barantan memiliki tiga komponen sumber daya pengawasan dan penindakan (wasdak) yaitu Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi Khusus (Polsus) dan Intelijen Barantan. Ketiga SDM Wasdak Barantan saling bersinergi dalam melaksanakan tugasnya.

Penyidik Barantan bertugas melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus yang terjadi mulai dari mengumpulkan bahan keterangan dari saksi, tersangka dan gelar perkara bersama ahli dari instansi terkait hingga berkas-berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan atau menurut hukum disebut dengan P21. Selanjutnya berkas penyidikan yang telah lengkap tersebut dilimpahkan ke kejaksaan setempat sebelum dilaksanakannya sidang di pengadilan. Dalam proses penyidikan Penyidik Barantan selalu berkoordinasi dengan KORWAS PPNS POLDA setempat. Barantan sendiri telah mendapat apreasiasi dari POLRI dengan menerima piagam penghargaan dalam rangka penegakan hukum dan koordinasi serta sinergi dengan penyidik POLRI pada awal Februari tahun 2018.

 piagam penghargaan  

Menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa Barantan adalah institusi yang komitmen terhadap penegakan hukum. Beberapa kasus pelanggaran dibidang karantina hewan dan tumbuhan yang ditangani Penyidik Barantan telah mencapai tahap P21 (berkas hasil penyelidikan dinyatakan telah lengkap oleh pihak Kejaksaan) bahkan beberapa kasus telah inkrah (berkekuatan hukum tetap), seperti kasus penyelundupan daging celeng di Bandar Lampung yang terjadi awal Maret tahun lalu. Terhadap tersangka kasus penyelundupan 3 (tiga) ton daging celeng di Bandar Lampung yang ditangani oleh Penyidik Karantina Lampung yaitu drh. Anak Agung Oka Mantara dkk telah dijatuhkan hukuman pidana oleh hakim yang menangani kasus tersebut 2 tahun 10 bulan dengan denda RP 150 juta.

 Tidak semua kasus pelanggaran kasus dibidang karantina hewan dan tumbuhan berakhir di pengadilan. Beberapa kasus diselesaikan dengan cara non yustisia, hal ini dilakukan menurut beberapa pertimbangan hasil gelar perkara penyidik dengan beberapa ahli dari instansi terkait. Gakkum Karantina Pertanian juga mempertimbangkan sisi humanis dan sosial ekonomi masyarakat. Sebut saja kasus yang baru-baru ini terjadi di Karantina Tanjung Pinang, yaitu penyelundupan pakan ternak dan beberapa ekor ular bakau. Hasil gelar perkara memutuskan untuk dilakukan pembinaan terhadap pelaku dengan pertimbangan penyidikan kasus ini telah memenuhi efek jera saat dilakukan BAP terhadap pelaku dan pertimbangan sosial ekonomi masyarakat setempat. Barang bukti yang merupakan satwa liar seperti ular Viper kemudian diserahkan ke BKSDA Tanjung Pinang agar dapat dilestarikan.

Sinergi dalam penegakan hukum dibidang karantina hewan dan tumbuhan telah dilakukan dengan baik di lapangan. Penyidik Barantan tak melulu hanya melakukan penyidikan dari kasus yang mereka temukan namun juga menyidik dari kasus hasil pelimpahan dari instansi lain, termasuk TNI POLRI yang telah terikat secara yuridis dengan Barantan dalam Perjanjian Kerja Sama. Seperti kasus penyelundupan 25 ton Beras Ketan di Selat Malaka yang terjadi pada akhir Januari 2018. Beras Ketan ini merupakan hasil tangkapan TNI AL LANTAMAL I Belawan, sesuai dengan SOP yang ada dalam PKS Barantan dengan TNI AL, barang bukti tersebut diserahkan ke karantina terdekat yaitu Karantina Belawan. Kasus ini kemudian diselidiki oleh penyidik Karantina Belawan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap dan sekarang sedang proses persidangan.

Penegakan Hukum Barantan

Tak kurang 121 kasus pelanggaran dibidang karantina hewan dan tumbuhan terjadi dalam kurun waktu empat tahun terkahir. Kasus yang terjadi tersebut tidak hanya hasil temuan dari petugas karantina namun juga dari instansi lain. Beberapa kasus juga merupakan hasil temuan TNI POLRI yang telah terikat dengan Barantan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Seperti kasus yang terjadi pada akhir Januari 2018 di Selat Malaka. TNI AL Lantamal I Belawan telah menangkap pelaku penyelundupan beserta barang bukti 25 ton Beras Ketan. Sesuai dengan SOP yang ada dalam PKS Barantan dengan TNI AL barang bukti tersebut diserahkan kepada Karantina Pertanian terdekat dalam hal ini Karantina Belawan. Tak perlu waktu lama penyidik Karantina Belawan telah merampungkan berkas penyidikan (P21) dan sekarang dalam tahap persidangan.

Dari keseluruhan kasus yang terjadi beberapa ditangani oleh instansi lain seperti pihak Kepolisian ataupun Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) dengan mempertimbangkan ancaman hukuman yang lebih berat.

Asnat Hutagalung, SH.,MH dalam keterangannya sebagai narasumber dalam penyusunan Pedoman Penanganan Barang Bukti di Karantina Pertanian mengatakan bahwa saat ini sebuah kasus dapat dapat dijerat menggunaan multi undang-undangan. Karantina Pertanian Soekarno Hatta telah membuktikan hal ini. Kasus penyelundupan kura-kura jenis yang dilindungi oleh WNA Jepang divonis hakim dengan hukuman tak kurang dari 3 tahun kurungan penjara. WNA tersebut dijerat dua undang-undang sekaligus, yaitu UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang merupakan domain dari Karantina Pertanian sendiri dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem milik BKSDA.

 (ld)