Kinerja Kepatuhan

Penegakan Hukum Karantina Pertanian

Kinerja kepatuhan dapat dilihat salah satunya dari upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum masih menjadi indikator kinerja utama (IKU) dan terus dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. UU NO. 16 tahun 1992 mengatur ketentuan pidana pada pasal 31 ayat 1, 2 dan 3.

Selain dukungan petugas Karantina Pertanian di lapangan, Karantina Pertanian juga memiliki dukungan sumber daya wasdak yang menjadi pilar utama penegakan hukum. Sumber daya tersebut antara lain Penyidik Karantina, Polsus Karantina dan Intelijen Karantina dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan tersebut.

Upaya penegakan hukum karantina yang dilakukan oleh Karantina Pertanian dapat dilihat dari jumlah P-21 yang berhasil dituntaskan oleh  SDM Wasdak Karantina Pertanian. P-21 adalah istilah hukum yang digunakan untuk menyatakan berkas-berkas penyidikan telah lengkap dan diserahkan kepada kejaksaan.  Sebagai bukti proaktif Karantina Pertanian dalam upaya penegakan hukum, dua tahun berturut-turut Karantina Pertanian mendapat penghargaan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi Bareskrim Polri terhadap keaktifan Karantina Pertanian dalam rangka penegakan hukum dan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda setempat.

Foto : Karantina Pertanian Raih Penghargaan Bareskrim Polri 2018

Penegakan hukum oleh Karantina Pertanian tidak berhenti sampai tahap P-21 saja, namun Karantina Pertanian terus mengawal berjalannya kasus yang ditangani hingga ada keputusan pengadilan (inkracht).  Setidaknya ada dua kasus terbaru yang telah inkracht pada tahun 2018 yaitu kasus penyelundupan hewan reptil dan daging celeng yang tidak dilengkapai dengan sertifikat kesehatan, tidak dilaporkan ke petugas karantina dan tidak melalui pintu pemasukan/pengeluaran yang telah ditetapkan. Dua kasus tersebut masing-masing dijatuhi hukuman subsider denda 10 juta dengan pidana penjara 6 bulan dan denda 50 juta dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan.

Setiap kasus yang ditangani saat ini tidak hanya dijerat menggunakan UU No. 16 tahun 1992 namun jika memenuhi unsur pelanggaran terhadap undang-undang lain maka dapat diberlakukan “penegakan hukum multi undang-undang”.  Sistem multi undang-undang memungkinkan vonis yang diberikan kepada tersangka akan menjadi lebih berat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku.