Badan Karantina Pertanian
 

Pengawasan dan Penindakan

I. Penguatan Personil Pengawasan dan Penindakan TA. 2018

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Karantina Pertanian memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Semakin tingginya frekwensi lalu lintas komoditas pertanian, menuntut kesiapan Petugas lingkup Badan Karantina Pertanian yang professional, tangguh terpercaya dan berintegritas.

Sebagai organisasi pengawas, Badan Karantina Pertanian melalui Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Pusat KKIP) Tahun Anggaran 2018, telah melakukan penguatan SDM lingkup Badan Karantina Pertanian terhadap personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Intelijen Karantina dan Polsus Karantina. Pengutan SDM ini bertujuan untuk terus mengembangkan keilmuan sebagai Penyidik, fungsi Intelijen dan Kepolsusan dalam melaksanakan tugas di lingkup Badan Karantina Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Workshop PPNS, Workshop Intelijen dan Workshop Polsus.

Gambar. Workshop PPNS Barantan di Bogor

Workshop PPNS menghadirkan narasumber-narasumber dari Biro Korwas PPNS POLRI, Kejaksaan, Imigrasi dan Pusdik Reskrim POLRI. Para PPNS yang diundang hadir adalah para penyidik lingkup Badan Karantina Pertanian yang memiliki dedikasi dan prestasi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Peserta kegiatan melakukan diskusi kelompok dan praktikum dalam contoh kasus dengan membuat Administrasi Penyidikan, didampingi langusng selama kegiatan dari Pusdik Reskrim POLRI. Badan Karantina Pertanian selama Tahun 2018 telah melakukan penyidikan terhadap 35 pelanggaran tindak pidana, sebanyak 14 kasus sudah tahap P21.

Gambar. Workshop Intelejen Barantan di Depok

Badan Karantina Pertanian memiliki 269 personil yang telah mengikuti pendidikan Intelijen untuk mendukung peran organisasi dalam pengawasan di bidang perkarantinaan. Workshop Intelijen mengundang narasumber-narasumber dari Baintelkam POLRI, Pusdik Intelkam POLRI, dan bidang Informasi Perakarantinaan. Dalam kegiatan ini para peserta melakukan praktikum intelijen terhadap contoh kasus dengan menggunakan Peralatan Khusus Intelijen yang didampingi langsung selama kegiatan dari Pusdik Intelkam POLRI.

Pelatihan Kepolisian Khusus atau disingkat Polsus sudah dilakukan di Badan Karantina Pertanian. Sebanyak 163 personil telah melakukan pendidikan Polsus di SPN Metro Jaya, Lido selama 400 JP. Untuk menjaga kualitas SDM dan update pengetahuan tentang Kepolsusan, Workshop Polsus Karantina dilaksanakan pada TA. 2018 di Makassar. Workshop ini menghadirkan Narasumber dari Binmas Polda Makassar dan Pusat KKIP. Dalam kegiatan ini para peserta melakukan diskusi untuk peningkatan serta pengembangan peran Polsus Karantina dalam proses penegakan hukum oleh PPNS.

Gambar. Workshop Polsus Barantan di Makassar

Pengutan Personil Intelijen, Polsus dan PPNS berdampak pada kinerja pengawasan dan penegakan hukum yang baik di lapangan. Badan Karantina Pertanian di Tahun 2018, mendapatkan penghargaan kembali secara Nasional dari Kepala Bareskrim POLRI sebagai salah satu Lembaga/Kementerian yang melakukan penyidikan serta koordinasi dengan baik bersama POLRI dalam proses penegakan hukum.

Gambar. Penghargaan nasional sebagai K/L melakukan penegakan hukum dan koordinasi dengan kepolisian

Peran Intelijen, Polsus dan PPNS Karantina Pertanian sangat terkait dan sangat penting dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan mengawal Peraturan Perundangan Perakarantinaan. SDM yang berkualitas akan menghasilkan tujuan organisasi yang efektif dan efisien untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

 

II. Zona Rawan Penyelundupan Ilegal Komoditas Pertanian

Badan Karantina Pertanian memiliki peran penting dan strategis dalam penguatan border management control. Saat ini telah banyak ditetapkan tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK/OPTK, begitu pula Pos Lintas Batas Negara di wilayah perbatasan antar negara.  Dalam hal ini, tidak hanya diperlukan pembangunan sarana dan prasarana namun harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang kompeten dan handal.

Pelaksanaan operasional perkarantinaan selama ini masih mengalami berbagai kendala, terutama di wilayah perbatasan antar negara.  Tidak dipungkiri kondisi aktual di wilayah perbatasan yang cukup memprihatinkan, sementara tanggung jawab besar dipikul dalam rangka melindungi negeri dari ancaman masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan, hewan dan tumbuhan asing yang invasif yang dapat merusak sumber daya alam hayati serta masuknya pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kondisi aktual di wilayah perbatasan tersebut, diantaranya:

  1. Meningkatnya lalu lintas dan volume perdagangan dengan berbagai macam moda transportasi dan bertambahnya tempat-tempat pemasukan/pengeluaran di sekitar wilayah perbatasan baik darat maupun laut, namun hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan sumberdaya di UPT Karantina Pertanian di wilayah tersebut, sehingga pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran komoditi pertanian di wilayah tersebut masih lemah.
  2. Pertambahan penduduk di wilayah perbatasan menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan, sementara fasilitasi pemenuhan kebutuhan pangan untuk wilayah tersebut dari Propinsi terdekat masih dirasakan kurang memadai.
  3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perkarantinaan pertanian.

 

Kondisi ini menjadi peluang maraknya pelanggaran-pelanggaran di bidang karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati, seperti pemasukan pangan secara illegal dari luar negeri melalui wilayah perbatasan. Pemasukan komoditi pertanian tanpa pemeriksaan petugas karantina berpotensi masuknya hama penyakit dan masuknya jenis-jenis komoditi yang dikenai larangan pemasukannya ke wilayah Indonesia. Pemasukan komoditi pertanian tanpa pemeriksaan petugas karantina berpotensi masuknya hama penyakit dan masuknya jenis-jenis komoditi yang dikenai larangan pemasukannya ke wilayah Indonesia.  Perlakuan tindakan karantina seperti pemusnahan terhadap komoditi pertanian yang  masuk secara illegal (pangan illegal) ataupun terindikasi membawa hama penyakit, tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat di perbatasan. 

Ada beberapa zona rawan penyelundupan ilegal komoditas pertanian yang perlu pengawasan ektra namun tidak tercukupi oleh jumlah pegawai yang dimiliki. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengamankan zona rawan tersebut. 

 

III. Penguatan Operasional Perkarantinaan, Barantan Pererat Kerja Sama Dengan Instansi Terkait 

Penguatan Operasional Perkarantinaan di zona rawan penyelundupan ilegal komoditas pertanian telah dilakukan Badan Karantina Pertanian bersama dengan instansi terkait. Penguatan Operasional Perkarantinaan di zona rawan penyelundupan ilegal komoditas pertanian tertuang secara yuridis formal dalam bentuk Perjanjian Kerjasama  dengan TNI dan POLRI yaitu sejak tahun 2012 :

  1. Meningkatnya lalu lintas dan volume perdagangan dengan berbagai macam moda transportasi dan bertambahnya tempat-tempat pemasukan/pengeluaran di sekitar wilayah perbatasan baik darat maupun laut, namun hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan sumberdaya di UPT Karantina Pertanian di wilayah tersebut, sehingga pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran komoditi pertanian di wilayah tersebut masih lemah.
  2. Pertambahan penduduk di wilayah perbatasan menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan, sementara fasilitasi pemenuhan kebutuhan pangan untuk wilayah tersebut dari Propinsi terdekat masih dirasakan kurang memadai.
  3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perkarantinaan pertanian.

Kondisi ini menjadi peluang maraknya pelanggaran-pelanggaran di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati, seperti pemasukan pangan secara illegal dari luar negeri melalui wilayah perbatasan. Pemasukan komoditi pertanian tanpa pemeriksaan petugas karantina berpotensi masuknya hama penyakit dan masuknya jenis-jenis komoditi yang dikenai larangan pemasukannya ke wilayah Indonesia.  Perlakuan tindakan karantina seperti pemusnahan terhadap komoditi pertanian yang  masuk secara illegal (pangan illegal) ataupun terindikasi membawa hama penyakit, tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat di perbatasan.  Selain itu, penyebaran hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan ke sentra produksi pertanian di dalam wilayah NKRI dapat mengancam program kemandirian pangan akibat kegagalan panen.

Menjawab tantangan tersebut, Badan Karantina Pertanian menjalin kerja sama dengan instansi terkait, diantaranya melalui :

  1. Perjanjian Kerja Sama antara Barantan dengan TNI AD dalam rangka Dukungan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara. (Dokumen PKS Barantan-TNI AD)
  2. Perjanjian Kerja Sama dengan TNI AL dalam rangka Dukungan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perairan Republik Indonesia.  (Dokumen PKS Barantan-TNI AL)
  3. Nota Kesepahaman antara Barantan dengan POLRI tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati.  (Dokumen PKS Barantan - POLRI )

 

 Ruang Lingkup Kerjasama Barantan, POLRI, TNI-AD dan TNI-AL

Jalinan kerjasama Barantan dengan TNI dan POLRI telah membuahkan hasil yang signifikan.  Data terbaru 2018 menyebutkan TNI dan POLRI berhasil mengamankan komoditas pangan strategis tanpa dokumen karantina yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yaitu beras dan bawang merah kurang lebih 4.500 ton dan 17 ton. 

Bersama melindungi negeri, masyarakat aman dan sejahtera.

 

(ld)