Pengawasan dan Penindakan

Penguatan Operasional Perkarantinaan, Barantan Pererat Kerja Sama Dengan Instansi Terkait

Badan Karantina Pertanian memiliki peran penting dan strategis dalam penguatan border management control. Saat ini telah banyak ditetapkan tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK/OPTK, begitu pula Pos Lintas Batas Negara di wilayah perbatasan antar negara.  Dalam hal ini, tidak hanya diperlukan pembangunan sarana dan prasarana namun harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang kompeten dan handal.

Pelaksanaan operasional perkarantinaan selama ini masih mengalami berbagai kendala, terutama di wilayah perbatasan antar negara.  Kita tidak dapat pungkiri kondisi aktual di wilayah perbatasan yang cukup memprihatinkan, sementara tanggung jawab besar dipikul dalam rangka melindungi negeri dari ancaman masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan dan organism pengganggu tumbuhan, hewan dan tumbuhan asing yang invasive yang dapat merusak sumber daya alam hayati serta masuknya pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kondisi aktual di wilayah perbatasan tersebut, diantaranya:

  1. Meningkatnya lalu lintas dan volume perdagangan dengan berbagai macam moda transportasi dan bertambahnya tempat-tempat pemasukan/pengeluaran di sekitar wilayah perbatasan baik darat maupun laut, namun hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan sumberdaya di UPT Karantina Pertanian di wilayah tersebut, sehingga pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran komoditi pertanian di wilayah tersebut masih lemah.
  2. Pertambahan penduduk di wilayah perbatasan menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan, sementara fasilitasi pemenuhan kebutuhan pangan untuk wilayah tersebut dari Propinsi terdekat masih dirasakan kurang memadai.
  3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perkarantinaan pertanian.

Kondisi ini menjadi peluang maraknya pelanggaran-pelanggaran di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati, seperti pemasukan pangan secara illegal dari luar negeri melalui wilayah perbatasan. Pemasukan komoditi pertanian tanpa pemeriksaan petugas karantina berpotensi masuknya hama penyakit dan masuknya jenis-jenis komoditi yang dikenai larangan pemasukannya ke wilayah Indonesia.  Perlakuan tindakan karantina seperti pemusnahan terhadap komoditi pertanian yang  masuk secara illegal (pangan illegal) ataupun terindikasi membawa hama penyakit, tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat di perbatasan.  Selain itu, penyebaran hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan ke sentra produksi pertanian di dalam wilayah NKRI dapat mengancam program kemandirian pangan akibat kegagalan panen.

Menjawab tantangan tersebut, Badan Karantina Pertanian menjalin kerja sama dengan instansi terkait, diantaranya melalui :

1.  Perjanjian Kerja Sama antara Barantan dengan TNI AD dalam rangka Dukungan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara.   (Dokumen PKS Barantan-TNI AD)

2. Perjanjian Kerja Sama dengan TNI AL dalam rangka Dukungan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perairan Republik Indonesia.  (Dokumen PKS Barantan-TNI AL)

3. Nota Kesepahaman antara Barantan dengan POLRI tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati.  (Dokumen Nota Kesepahaman Barantan-POLRI)

 

 Ruang Lingkup Kerjasama Barantan, POLRI, TNI-AD dan TNI-AL