Perkuat Kerjasama dalam Penegakkan Hukum, Barantan Gandeng Jamdatun

Administrator 26 Oktober 2021 145

Bekasi - Mendukung tugas perkarantinaan baik administratif maupun teknis di lapangan, khususnya jika terjadinya sengketa, perselisihan, atau kendala dalam penanganan kasus pelanggaran di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, Barantan ajak Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) lakukan kerja sama. Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan dalam memberikan pendapat hukum (Legal Opinion), tindakan hukum, pendampingan (Legal Assistance), pelayanan hukum, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kepada Barantan

“Kerja sama ini merupakan sebuah terobosan yang sangat bagus untuk mempererat hubungan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antara kedua instansi dalam melakukan upaya/langkah mitigasi risiko pada penyelesaian permasalahan hukum secara cepat dan tepat sasaran,” ungkap Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Junaidi saat membuka kegiatan Temu Koordinasi Inisiasi Kerja Sama Barantan dan Jamdatun yang dihadiri oleh seluruh UPT Karantina Pertanian via daring dan luring (14/10).  

Menurut Junaidi, inisiasi kerja sama ini merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14/MoU/HK.220/M/12/2019 Nomor 366 Tahun 2019 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang telah ditandatangan pada tanggal 12 Desember 2019.

“Kerja sama dengan Jamdatun ini diharapkan menjadi payung kerja sama yang selama ini telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) atau Kejaksaan Tinggi (Kejati) di daerah,” tambah Junaidi. (penulis: kr-kerjasama/editor: pkd-humas)


Related Post