Bangun Koordinasi BTSF Uni Eropa di Indonesia, Barantan Gelar Workshop Traces NT untuk Proses Ekspor

Administrator 25 November 2022 121

Surabaya (14/11) – Badan Karantina Pertanian melalui Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati bekerja sama dengan BTSF EU menyelenggarakan workshop pelatihan Better Training for Safer Food (BTSF) dari Uni Eropa terkait aplikasi sertifikat digital untuk persyaratan sanitari dan fitosanitari Uni Eropa (TRACES NEW TECHNOLOGY (NT) yang digunakan untuk proses eksportasi produk pertanian termasuk pala biji ke Uni Eropa di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, hari Senin (14/11).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Cicik Sukarsih dan menghadirkan narasumber Dr. Helene Klein selaku Head of Sector TRACES NT/IMSOC, Vincent Andre – Direktur AETS Thailand dan Patrick Deboyser – BTSF IMSOC Training Coordinator.

Subkoordinator Keamanan Hayati Nabati, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamana Hayati Nabati Karantina Pertanian, Nazly Al Mahdi, menjelaskan dalam kegiatan ini para peserta dilatih terkait pengajuan permohonan dan penerbitan Health Certificate secara elektronik melalui praktik penggunaan aplikasi TRACES NT khususnya untuk ekspor pala biji (nutmeg) ke negara Uni Eropa sehingga memudahkan untuk proses sertifikasi dan penelusuran (traceability) secara real time.

“Uni Eropa juga memberlakukan dokumen CHED atau Common Health Entry Document untuk pengiriman produk pangan dan pakan yang berasal dari non hewan.  Untuk pangan segar seperti pala berlaku CHED-D yang penerbitannya juga menggunakan aplikasi TRACE NT sehingga data atau informasi terkait produk dapat dengan mudah diketahui dan ditelusuri melalui aplikasi tersebut,” ujar Nazly

Nazly menambahkan pengunaan aplikasi TRACES NT ini berlaku wajib untuk negara-negara Uni Eropa sedangkan untuk negara pengekspor, selain untuk produk organik, bersifat voluntary atau sukarela.

Pada kesempatan ini Patrick menyampaikan bahwa Pala asal Indonesia dikenakan inspeksi/border control karena risiko kontaminasi aflatoksin.  Hal ini sesuai Regulation (EU) 2019/1793 sehingga consignment Pala asal Indonesia dikenakan frekuensi inspeksi 20%, namun karena kasus temuan mikotoksin masih sering terjadi maka terjadi peningkatan frekuensi inspeksi menjadi 30% sejak 3 Juli 2022. 

“Uni Eropa menetapkan aturan batas maksimal cemaran mikotoksin pada Pala yaitu aflatoksin B1 5 µg/kg, aflatoksin total 10 µg/kg dan okratoksin A 15 µg/kg (EC No. 1881/2006). Dengan menggunakan aplikasi TRACES NT, pengguna akan menerima notifikasi secara real time melalui email apabila terdapat consignment yang ditahan atau ditolak sehingga dapat segera ditindaklanjuti,” jelas Patrick

 

Keamanan pangan

Pada kesempatan lain, Pejabat Fungsional PMHP Karantina Pertanian, Nina Marlina menjelaskan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 35 bahwa setiap orang yang mengekspor pangan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi pangan yang dipersyaratkan negara tujuan. Pengawasan terhadap keamanan pangan segar juga tidak terlepas dari peran Badan Karantina Pertanian. “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 4 dimana ruang lingkup pengaturan karantina juga meliputi pengawasan dan/atau pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan. Pengawasan keamanan pangan di tempat pemasukan dan pengeluaran dapat dilakukan Pejabat Fungsional lainnya seperti Pejabat Fungsional PMHP,”ujar Nina

Lebih lanjut Nina mengatakan dalam Permen PAN & RB Nomor 16/2021, Pejabat Fungsional PMHP bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian. PMHP Barantan dapat melakukan tusi pengawasan, baik dalam rangka pengawasan keamanan dan/mutu pangan di tempat pemasukan dan pengeluaran, pengujian keamanan dan/atau mutu pangan di laboratorium keamanan hayati yang berada di UPT Karantina Pertanian, maupun pengembangan dan evaluasi sistem, teknik dan metode pengawasan/pengujian keamanan dan/atau mutu pangan. 

“Salah satu pengawasan di tempat pengeluaran dilakukan terhadap produk ekspor seperti Pala biji tujuan Uni Eropa terkait dengan kelengkapan dokumen Health Cetificate yang diterbitkan oleh OKKP-D. Pejabat Karantina Tumbuhan tidak akan melakukan penerbitan Phytosantari Certificate (PC), jika ekspor pala tersebut tidak dilengkapi dokumen Health Cetificate (HC). Adanya aplikasi TRACE NT diharapkan kedepannya akan lebih mempermudah pengawasan dokumen HC dan juga PC (e-phyto),” jelasnya.

Terpisah Kepala karantina Pertanian, Bambang menyampaikan bahwa isu keamanan pangan merupakan isu yang tidak bisa dihindari di era globalisasi seperti saat ini. Pentingnya keamanan pangan baik yang diimpor maupun yang diekspor menjadi perhatian semua negara tidak terkecuali Indonesia.

“Terkait temuan notification of non compliance atau NNC pada sejumlah pala biji asal Indonesia yang di ekspor ke Uni Eropa karena terdeteksi mengandung cemaran aflatoksin di atas Batas Maksimum Cemaran membutuhkan perhatian berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujar Bambang

Workshop dihadiri berbagai pihak instansi terkait antara lain OKKP-D/Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dan eksportir pala biji dari Propinsi Jawa Timur, DKI Jakarta dan Propinsi Sulawesi Utara serta Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) maupun Analis Perkarantinaan Tumbuhan (APT) dari Kantor Pusat, BBKP Surabaya dan BKP Kelas I Manado.

 

(SCR,NN)


Related Post