Pelajari Posisi Indonesia untuk AMR, Barantan Lakukan Koordinasi

Administrator 17 Maret 2022 268

Depok - Mengemban amanat Kepmentan No. 781 tahun 2020 tentang Komisi Sanitari dan Fitosanitari (SPS), Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (KKIP) selaku Sekretariat Komisi SPS kembali lakukan koordinasi terkait SPS (14/3). Koordinasi kali ini untuk meninjau perkembangan kerjasama dan implementasi SPS dalam pemenuhan akses pasar ke negara mitra dagang khususnya terkait Monitoring dan Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di Indonesia.

Koordinasi yang dilaksanakan secara daring dan luring di Hotel The Margo Depok tersebut dipimpin oleh Koordinator Kelompok Kerjasama Pusat KKIP, Rindayuni dengan menghadirkan lima narasumber dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, para narasumber menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, Nelly Puspandari dari Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan Kemenkes menyampaikan Monitoring Dan Program AMR Di Indonesia Sesuai Konsep One Health. Indonesia telah memiliki Indonesia Antimicrobial Surveillance System (INASS). Tujuan dari INASS sejalan dengan tujuan Global Antimicrobial Surveillance System GLASS yaitu untuk mendapatkan data resistensi antimikroba yang terstandar, valid, dan dapat dibandingkan dengan negara lain. Data tersebut dapat dipergunakan oleh pembuat keputusan baik lokal dan nasional untuk menyusun advokasi dan program pengendalian yang berbasis bukti. Indonesia telah berpartisipasi dalam Global Antimicrobial Surveillance System yakni GLASS AMR, GLASS AMU, GLASS-One Health (Pilot Project). Global Surveillance E.coli ESBL (Tricycle) merupakan model integrated surveillance dengan pendekatan One Health. Integrated Surveillance merupakan upaya mengintegrasikan sistem surveillance yang telah menjadi program Kementerian. Model Integrated Surveillance sedang dirumuskan oleh Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA)-Kemenkes.

Lebih lanjut, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Sondang menyampaikan PerBPOM No. 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan. BPOM melakukan pengawasan residu antibiotik dalam pangan olahan melalui dua pendekatan yakni Pengawasan Pre Market melalui evaluasi produk pangan olahan sebelum diedarkan, termasuk evaluasi terkait kandungan antimikroba dan Pengawasan Post Market dengan pelaksanaan sampling dan uji pangan olahan di peredaran pada target utama saat ini yaitu olahan udang, olahan ikan dan madu, pengawasan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di sarana produksi, antara lain terkait sistem evaluasi bahan baku pangan. Data pengawasan antar K/L/D terkait dengan pangan mengandung residu antibiotik dapat dialirkan melalui sistem respon cepat yang telah Indonesia miliki dan telah rutin digunakan, yaitu INRASFF (Indonesia Rapid Alert System for Food dan Feed). Hal ini diusulkan untuk dikembangkan dengan dukungan ARISE+. Badan POM juga secara rutin telah melaksanakan pengawasan residu antimikroba dalam pangan olahan dan berproses mengembangkan laboratorium untuk Veterinary Drug dalam pangan olahan di tiap regional Indonesia. Selain itu Badan POM berkontribusi pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Resistensi Antimikroba, yang untuk saat ini menitikberatkan kegiatan pada Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotik, Psikotropik, Prekursor dan Zat Adiktif.

Selanjutnya, Dyah Setyowati dari Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan-KKP menyampaikan Surveilan AMR pada Produk Perikanan di Indonesia. Dalam menjalankan Tujuan Strategis RAN PRA TAHUN 2020-2024 (PERMENKO PMK NO 7 TH. 2021) KKP melakukan Workshop on Awareness of Antimicrobial Usage (AMU) and Antimicrobial Resistance, FGD Support Mitigation of AMR risk Assosiated with Aquaculture untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang AMR. Telah dilakukan surveilan AMR di 9 UPT (Lampung, Ambon, Karawang, Mandiangin, Karangasem, Batam, Sukabumi, Takalar, Jepara) dan AMU di 5 UPT (Lampung, Ambon, Karawang, Mandiangin, Karangasem). Pada tahun 2021 - 2022 dilaksanakan surveilan AMR dan AMU oleh 15 UPT DJPB. Balai Pemeriksaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang telah ditetapkan sebagai Laboratorium Acuan AMR Perikanan Budidaya di Indonesia.

Kemudian dari Direktorat Kesehatan Hewan, Ni Made Ria Isyarthini menyampaikan Posisi Indonesia dalam Penerapan Pengendalian AMR untuk Kesehatan Hewan sesuai kaidah OIE. Kebijakan Kementerian Pertanian dalam Pengendalian AMR di Sektor Kesehatan Hewan antara lain Permentan No.14/2017 tentang Pelarangan penggunaan AGP per         1 Januari 2018, Pelarangan Colistin melalui Kepmentan No. 9736/PI.500/F/09/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran III Permentan No. 14 Tahun 2017, Permentan No. 16/2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Nomor Pendaftaran Obat Hewan yang mengandung Colistin. Sebanyak 76 nomor pendaftaran obat hewan dengan komposisi kandungan Colistin telah dicabut izin edarnya. Dengan dicabutnya nomor pendaftaran, perusahaan terkait dilarang menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi obat hewan tersebut. Dalam membangun Sistem Surveilans dan Monitoring dilakukan AMU survei di provinsi sumber produksi unggas broiler, Surveillans AMR pada populasi umum unggas broiler sehat, Pengembangan sistim surveillans AMR pada bakteri patogen unggas petelur. Hasil Survei AMU 2017/2018, 2020, 2021 didapatkan bahwa antibiotik yang paling banyak digunakan adalah Enrofloxacin, Amoxicillin dan Oxytetracycline, terjadi penurunan penggunaan antibiotik di peternakan dan hanya sedikit yang masih menggunakan colistin (<2%), terjadi juga penurunan Antibiotik untuk tujuan pencegahan, terjadi penurunan Antibiotik untuk terapi dimungkinkan karena penurunan kasus infeksi atau beralih ke pro/pre-biotik dan vitamin serta vaksin yang masih digunakan untuk mengatisipasi penyakit yang disebabkan oleh virus. Sekedar informasi, Pada Januari 2021 telah terbit Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu alat pengawasan dan evaluasi implementasi penatagunaan antimikroba.

Dipaparkan juga oleh Imron Suandy dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mengemukakan bahwa AMR adalah satu dari sepuluh besar ancaman kesehatan yang dihadapi oleh manusia. Dampak AMR kurang lebih sama serta berpotensi lebih buruk dibandingkan dengan dampak kesehatan yang diakibatkan oleh HIV dan malaria. Pada tahun 2019, AMR menyebabkan 1,27 juta kematian manusia pertahun dan pada tahun 2050 diperkirakan akan menyebabkan kematian 10 juta manusia/tahun. AMR dikenal juga sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian di Indonesia sudah sesuai dengan kaidah OIE, yaitu pembatasan penggunaan Fluoroquinolones, Cephalosporin generasi ke-tiga dan generasi ke-empat dan Colistin, serta melarang penggunaan antibiotik sebagai growth promotor sejak 1 Januari 2018. Dirjen PKH telah mengimplementasikan RAN pada kebijakan pengendalian AMR di bidang peternakan. Hasil surveilans Antimicrobial Use (AMU) pada tahun 2017 terhadap 360 peternakan di 3 provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa isolate E. coli paling banyak resisten terhadap Enrofloxacin, Amoxillin+Colistin, Sulfadiazine+ rimethoprim dan Doksisiklin. Pada tahun 2018 telah dilakukan monitoring AMR pada peternakan broiler komersil di delapan lokasi yakni Medan, Bukittinggi, Lampung, Subang Wates, Denpasar, Banjarbaru, Maros. Melalui KepMentan no. 678 tahun 2021 BPMSPH-Bogor ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan untuk AMR.

“Pusat KKIP selaku Sekretariat Komisi SPS akan mengadakan pertemuan terkait hasil monitoring, evaluasi dan surveillance dimana KKIP akan mengkoordinir untuk menyelenggarakan update terkait hal tersebut. KKIP juga akan mengadakan pertemuan terkait surveillance AMR pada daerah perbatasan (border) terkait food safety dan AMR,” tutup Rindayuni.

Hadir dalam rapat, Kementerian Kesehatan (Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Pusat Karantina Ikan, UPT BKIPM) Badan POM (Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama (BPJPH), Kementerian Pertanian (Biro Hukum, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Bidang Informasi Perkarantinaan, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Balai Uji Terap Teknik dan Metoda - Badan Karantina Pertanian). (Rep: km kerjasama/ Edit: pkd humas)


Related Post