Harmonisasi Peraturan Karantina dengan Instansi Terkait

Administrator 14 Oktober 2019 184

Jakarta (3/10) – Membahas berbagai isu terkini di lapangan terkait kerjasama dengan instansi terkait lain Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan (KKIP) menginisiasi rapat koordinasi  untuk meningkatkan pelayanan Karantina terhadap masyarakat. Suryo Irianto mewakili Kepala Pusat KKIP saat membuka acara mengatakan “diskusi ini penting dilakukan, karena di lapangan banyak sekali aturan-aturan yang berbeda antar instansi yang harus dipenuhi oleh masyarakat ketika hendak melalulintas komoditas pertanian, salah satunya adalah Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)”. Peredaran TSL yang masih saja terjadi hingga saat ini menandakan masyarakat  masih perlu diberikan kesadaran akan kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati yang dimiliki bangsa Indonesia. Menidaklanjuti hal tersebut, Ahmad Munawir dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mengatakan bahwa pemerintah melalui BKSDA telah melakukan pembatasan peredaran TSL yang selalu diperbaharui setiap tahunnya. “Apa jadinya kalau tidak ada pembatasan peredaran TSL? Keanekaragam hayati yang kita punya hanya akan jadi kenangan saja” jelasnya. Saat ini sosialisasi tentang peraturan-peraturan BKSDA dibantu dengan sosial media agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Guna memaksimalkan pelayanan di daerah BKSDA memiliki di 26 unit pelaksana teknis di Seluruh Indonesia. Berdasarkan rekam data yang dimiliki Badan Karantina Pertanian, lalu lintas komoditas pertanian banyak terjadi peningkatan baik keluar negeri, ke dalam negeri maupun antar area di wilayah negara Reapublik Indonesia yang melalui penyedia jasa pengiriman.

 Jasa pengiriman saat ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat, terutama setelah boomingnya transaksi perdagangan online. Seiring berkembangnya perilaku masyarakat mengikuti perkembangan teknologi dalam memenuhi kebutuhan hidup, belanja online seolah menjadi kebutuhan tak terpisahkan lagi dari kehidupan masyarakat. Transaksi online ini meliputi semua komoditas termasuk komoditas pertanian yang masuk kategori wajib periksa karantina. Untuk memudahkan pengawasan terhadap lalu lintas komoditas pertanian, Badan Karantina telah menggandeng ASPERINDO (Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia). Hal ini sudah berjalan dengan baik dan telah diwadahi dalam satu nota kesepahaman untuk mengatur pola koordinasi antar dua instansi tersebut.

Pola koordinasi antar instansi pemerintahan pun saat ini perlu untuk dilakukan harmonisasi untuk perbaikan dan percepatan layanan kepada masyarakat terutama dalam menggenjot upaya akselerasi ekspor produk pertanian Indonesia.Terkait hal tersebut Barantan melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Pertanian untuk mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk diseleraskan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin efesien.

Melalui rapat koordinasi ini Suryo berharap akan ada tindak lanjuti sesuai dengan kesepakatan oleh masing-masing instansi terhadap masukan yang diberikan, sehingga akan ada peningkatan signifikan terhadap waktu layanan Karantina terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden bahwa semua lembaga pemerintahan wajib meningkatkan layanan terkait dengan program akselerasi ekspor Indonesia ke negara lain.


Related Post