Bersama TNI dan POLRI, Barantan Evaluasi Perjanjian Kerjasama

Administrator 28 Oktober 2019 85

 

Bandung (23/10) Menyadari bahwa menjaga negeri tidak bisa sendiri, Badan Karantina Pertanian bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia telah sepakat sejak beberapa tahun lalu membuat perjanjian kerjasama untuk mengawasi lalu lintas media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan hama penyakit tumbuhan karantina (OPTK). Luasnya wilayah dan banyaknya Pos Lintas Batas yang tidak sebanding dengan jumlah petugas karantina menjadi landasan utama terjalinnya kerjasama antara Barantan dengan TNI dan Polri.

 

Evaluasi PKS antara Barantan dengan TNI dan Polri dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangannya dalam pelaksanaan di lapangan dihadiri oleh UPT lingkup Barantan, MABES TNI AL, Mabes TNI AD, dan Mabes Polri. “Kita ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan kekurangan dalam pelaksanaan PKS dengan TNI Polri di UPT Karantina. Kendala dan kekurangan atau mungkin adanya perubahan nomenklatur akan menjadi perbaikan dalam perpanjangan PKS kedepan, dan juga untuk menjadi bahan evaluasi Pusat Barantan dalam memfasilitasi pelaksanaan PKS agar benar-benar berjalan dengan baik” kata Suryo Irianto selaku Plh. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

 

Kerjasama antara Barantan dengan TNI dan Polri telah menampakkan hasil menggembirakan dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2019, sudah ada sebanyak 14 kasus tindak pidana dibidang karantina hewan dan tumbuhan yang telah selesai pemberkasan (P21) oleh penyidik Karantina bahkan dua diantaranya telah inkrah. Selain kerjasama dalam hal pengawasan, ruang lingkup kerjasama juga meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi intelijen serta dukungan sarana dan prasarana. Kerjasama dengan Polri telah menghasilkan sumber daya kewasdakan Barantan yang meliputi PPNS, Polsus dan Intelijen. Pertukaran informasi Intelijen Barantan dengan TNI dan Polri selama ini telah berhasil menertibkan penyelundupan pangan strategis di Belawan dan Bandar Lampung.

 

Kegiatan pengawasan lalulintas media pembawa HPHK dan OPTK dengan TNI dan Polri membawa dampak positif bagi Karantina, salah satunya dalam hal kenaikan PNBP yang signifikan. Oka Mantara Kepala Bidang Wasdak Karantina Bandar Lampung dalam presentasinya mencontohkan kenaikan PNBP di Karantina Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 PNBP dapat meningkat hingga lebih dari seratus persen. Hal ini menurut Oka karena masyarakat semakin mengerti pentingnya lapor Karantina. Hal ini tidak serta merta didapat melainkan dengan memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Karantina bersama instansi lain dalam hal ini TNI dan Polri.

 

Barantan menjalin PKS untuk melindungi daerah di Indonesia yang berada di zona rawan penyelundupan sebagai pintu masuknya HPHK dan OPTK. Zona rawan pertama ada di sepanjang pantai pulau Sumatera, zona rawan kedua ada di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan, zona rawan ketiga ada di perbatasan Indonesia dan Timor Leste di NTT dan zona rawan keempat ada diperbatasan Indonesia dan Papua New Guinea di Papua.

 

Menghadapi tantangan modus kejahatan tindak pidana dengan modus operandi yang berubah-ubah dengan cepat, keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki dan banyaknya pintu pemasukan dan pengeluaran yang harus dijaga petugas karantina rasanya tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin karena menjaga negeri tidak bisa sendirian. Bahkan kini Barantan siap untuk menjangkau pengawasan yang lebih luas dan menyeluruh dengan menambah kerjasama dengan instansi terkait antara lain dengan PT. Pos Indonesia, Bea dan Cukai serta Badan Karantina Ikan dan Pengendali Mutu (BKIPM). Bukan zamannya lagi bekerja sendiri, bekerja bersama tentu lebih baik. Salam Patuh Karantina !


Related Post