Fatahillah Akbar : Tindak Pidana Pelanggaran Karantina Adalah Kejahatan Serius

Administrator 18 Maret 2020 154

Jakarta – Menyemangati kinerja pejabat karantina yang ditugaskan dibidang pengawasan dan penindakan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Pusat KKIP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kewasdakan Tahun 2020 selama tiga hari yang telah berlangsung pada tanggal 11-13 Maret lalu di Yogyakarta. Rakornas kali ini sengaja diselenggarakan selain untuk memelihara kompetensi penyidik, intelijen dan polsus Barantan juga untuk menyegarkan ilmu yang dimiliki sehingga bisa mengikuti perkembangan berbagai modus kejahatan tindak pidana karantina. Salah satunya adalah dengan mengundang praktisi hukum yang memiliki keahlian dalam bidang kriminal ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yaitu Muhammad Fatahillah Akbar, S.H.,LL.M.

Fatahillah Akbar mengatakan bahwa setiap tindak pidana pelanggaran karantina adalah kejahatan serius yang harus dituntaskan. “Keseriusan dampak kejahatan pelanggaran karantina ini dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dimana ancaman pidananya diatas lima tahun, bahkan di undang-undang ini ancaman pidananya mencapai sepuluh tahun penjara. Ini berarti Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 lebih masiv daripada Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992” jelas Fatahillah Akbar dalam materinya. “Didalam Undang Undang 21 Tahun 2019 setelah tindakan karantina, undang-undang ini tidak memberikan mekanisme lain selain penindakan. Jika sudah memenuhi delik pidana, maka tidak lagi dapat diselesaikan dengan sanksi administratif. Apalagi di karantina sudah punya penyidik yang dinilai lebih memahami tindak pidana krantina daripada orang yang bekerja dibidang hukum sekalipun. Penyidik Karantina itu adalah trigger mecanism dalam penegakan hukum karantina.” tambah Fatahillah Akbar.

Selain mengundang praktisi hukum, juga menghadirkan Korwas PPNS dan Pusiknas Mabes Polri yang selama ini melakukan pembinaan terhadap penyidik karantina serta melakukan pemantauan terhadap pengelolaan data tindak pelanggaran karantina. Ketangguhan penyidik karantina dalam penanganan kasus pelanggaran sudah tidak diragukan lagi, terbukti dengan diterimanya penghargaan terkait partisipasi penegakan hukum yang diberikan Bareskrim Polri kepada Badan Karantina Pertanian sebanyak dua kali berturut-turut. Tahun ini Badan Karantina Pertanian kembali meraih penghargaan tersebut yang diserahkan secara langsung dalam Rakornas Kewasdakan Tahun 2020.

“Mari menjadi penyidik karantina yang cermat dan teliti, pengawasan dan penindakan sangat dibutuhkan untuk melindungi sumber hayati negri kita” ajak Agus Sunanto selaku Plt. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan informasi Perkarantinaan dalam penutupan acara.


Related Post