Peraturan Menteri Pertanian Soal SBW RI, Raih Predikat Kebijakan Publik Inovatif

Administrator 03 Desember 2021 179

Jakarta, 3 Desember 2021
Nomor : 0412/R-Barantan/12.2021

 

Jakarta – Berdasarkan Indeks Penilaian Kualitas Kebijakan Publik Inovatif, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan RI terpilih sebagai Kebijakan Publik Inovatif Tahun 2021.

Dalam siaran persnya Kepala Pusat Analis Kebijakan LAN, Elly Fatimah mengatakan sebuah kebijakan dinilai sebagai Kebijakan Publik Inovatif, karena memiliki indikator sebagai berikut 1) Kebijakan menawarkan/memberikan alternatif solusi baru terhadap permasalahan, 2) Kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder, 3) Kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya.

Ketiga indikator tersebut terlihat pada Permentan No. 26 Tahun 2020 dimana permentan ini dapat menjadi solusi dari permasalahan SBW Indonesia.

Peraturan Menjadi Solusi Permasalahan SBW RI

Indonesia merupakan negara produsen walet terbesar di dunia, 78% kebutuhan sarang burung walet dunia disuplai dari Indonesia (ITPC, 2018). Sementara negara konsumen terbesar di dunia adalah Tiongkok. Namun menurut Bambang, Kepala Badan Karantina Pertanian, SBW Indonesia yang di ekspor langsung ke Tiongkok kalah bersaing dengan SBW yang di ekspor melalui negara ketiga di pasar Tiongkok.

Bambang menambahkan kerugian lain yang di dapat bangsa Indonesia saat mengekspor sarang walet kotor adalah bahan baku industri dalam negeri akan berkurang, ancaman kelestarian sumber daya hayati, nilai tambah tidak ada di Indonesia serta tidak ada penyerapan tenaga kerja dalam negeri, dan masih banyak masalah lainnya seperti sektor investasi dan pajak.

Melihat permasalahan yang timbul, maka Badan Karantina Pertanian mencabut Permentan No. 41 tahun 2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan RI dan menggantinya dengan Permentan No. 26 Tahun 2020 yang lebih mendatangkan maslahat kebaikan untuk melindungi keamanan kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia serta mendatangkan kesejahteraaan bagi para peternak serta eksportir sarang burung walet.

“Peraturan yang telah melalui revisi ini menjadi penjamin keamanan pangan dan kualitas sarang burung walet (SBW),” ujar Bambang, Kepala Badan Karantina Pertanian melalui keterangan persnya, Jumat (3/12).

Bambang menjelaskan bahwa melalui Permentan no. 26 tahun 2020 kita telah melakukan penjaminan aspek keamanan pangan pada SBW yang masuk Indonesia. Aspek keamanan pangan yang dijamin meliputi kontrol kandungan cemaran biologi, kimia dan fisik serta kadar air yang melebihi batas maksimum.

Sejak diterbitkannya per 1 Oktober 2021, SBW yang bisa masuk atau keluar Indonesia hanya yang dalam keadaan sudah bersih dan berupa olahan. Hal ini pun sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Investasi 2019, agar kita tidak lagi ekspor barang mentah.

Dalam rangka menciptakan Reformasi Birokrasi, Badan Karantina Pertanian akan selalu berupaya menyusun kebijakan dengan kualitas yang baik sehingga dapat menjadi solusi bagi permasalahan bangsa Indonesia.

Narahubung
Wisnu Haryana
Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Pertanian